Komisi A-Kanwil BPN DKI Bahas Program PTSL
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Badan terkait evaluasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
M emastikan program itu berjalan dengan baik
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, Rakor ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat mengenai sertfikasi tanah-tanah warga.
"Untuk menyukseskan program PTSL ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan hibah kepada Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp 355 miliar sebanyak tiga kali tahun anggaran. Kita ingin memastikan program itu berjalan dengan baik dan masyarakat mendapat pelayanan paripurna," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/2).
Sertifikat 2.200 Bidang Tanah di Jakpus DiserahkanMujiyono meminta, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta untuk menyebarluaskan informasi yang lebih jelas dan terbaru kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL.
"Perlu update informasi agar warga tahu proses atau tahapan pengurusan sertifikasi tanahnya. Kita ingin tidak ada warga Jakarta yang merasa kecewa," terangnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya mengatakan, tujuan program PTSL sebagaimana diatur di Pasal 19 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bertujuan menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
"Ada kepastian kepemilikan, objeknya, serta batas dan luasnya," ungkapnya.
Menurutnya, ada beberapa tahapan pelaksanaan PTSL. Pertama, penyuluhan oleh petugas BPN di wilayah kelurahan dan di penyuluhan ini wajib diikuti oleh peserta PTSL.
Kedua, pendataan, pada tahap ini, petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah seperti pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan (apakah warisan, hibah, atau jual beli) dan riwayat pajak (BPHTB dan PPh).
"Tahapan selanjutnya adalah pengukuran. Pada tahap ini petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini, pemohon harus dapat menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. Selain itu, pengukuran lahan harus juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan," urainya.
Ia menambahkan, kalau ketiga tahap itu sudah dilakukan akan dilanjutkan dengan pengumuman dan pengesahan. Selama 14 hari pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat.
"Untuk menjadi tahapan akhir dalam program PTSL adalah penerbitan sertifikat. Sertifikat tanah akan diserahkan oleh petugas dari ATR/BPN kepada pemilik," tandasnya.
